Menyeimbangkan Privasi dan Pencegahan Kejahatan Keuangan

Pengantar

Setelah membahas isu privasi dan pertanyaan soal pelacakan transaksi dalam pembahasan sebelumnya, kali ini kita akan fokus lebih dalam pada satu tantangan spesifik yang menjadi inti dari perdebatan privasi CBDC: bagaimana caranya tetap efektif mencegah kejahatan keuangan, tanpa mengorbankan privasi masyarakat secara berlebihan? Yuk kita bahas solusi dan pendekatan yang bisa menjembatani dua kepentingan ini.

Jenis Kejahatan Keuangan yang Perlu Dicegah

Sebelum membahas solusinya, penting dipahami dulu jenis kejahatan keuangan yang menjadi perhatian utama otoritas dalam pengembangan CBDC:

• Pencucian uang, upaya menyamarkan asal-usul dana hasil kejahatan agar terlihat sah.
• Pendanaan terorisme, penyaluran dana untuk mendukung aktivitas terorisme.
• Penipuan finansial, termasuk penipuan transaksi maupun pencurian identitas.
• Penghindaran pajak, penyembunyian transaksi untuk menghindari kewajiban perpajakan.

Kenapa Pencegahan Ini Penting, tapi Sering Berbenturan dengan Privasi?

Untuk mencegah kejahatan-kejahatan ini, otoritas keuangan membutuhkan kemampuan menelusuri aliran dana yang mencurigakan. Namun, kemampuan ini secara alami membutuhkan tingkat visibilitas terhadap transaksi masyarakat, yang berpotensi berbenturan dengan hak privasi individu yang tidak terlibat dalam aktivitas ilegal apa pun.

Pendekatan Teknis untuk Menyeimbangkan Dua Kepentingan Ini

1. Deteksi Berbasis Pola, Bukan Pengawasan Individual Menyeluruh

Seperti sudah disinggung dalam pembahasan sebelumnya, sistem modern umumnya memakai algoritma untuk mendeteksi pola transaksi yang menyimpang dari kebiasaan normal, alih-alih memantau detail setiap transaksi individu secara manual. Pendekatan ini memungkinkan deteksi dini transaksi mencurigakan, tanpa harus “membaca” seluruh detail transaksi masyarakat yang tidak bermasalah.

2. Teknologi Privacy-Enhancing (Peningkat Privasi)

Beberapa bank sentral mulai menjajaki teknologi yang memungkinkan verifikasi transaksi tanpa harus membuka seluruh detail data pribadi, salah satu contohnya lewat konsep yang dikenal sebagai zero-knowledge proof, yaitu metode kriptografi yang memungkinkan suatu pihak membuktikan validitas sebuah transaksi tanpa perlu mengungkap detail data di baliknya secara penuh. Teknologi semacam ini masih terus dikembangkan, namun menunjukkan potensi menarik untuk menjembatani kebutuhan verifikasi dan privasi sekaligus.

3. Ambang Batas Nilai Transaksi (Threshold-Based Reporting)

Banyak sistem keuangan, termasuk yang sudah diterapkan pada perbankan konvensional, memakai pendekatan ambang batas nilai transaksi tertentu, di mana transaksi di bawah ambang batas tersebut tidak memerlukan pelaporan detail khusus, sementara transaksi di atas ambang batas membutuhkan verifikasi lebih ketat. Pendekatan serupa berpotensi diterapkan pada CBDC, sejalan dengan konsep tiered privacy yang sudah dibahas sebelumnya.

4. Pemisahan Akses Data Berdasarkan Kebutuhan

Membatasi akses data transaksi hanya untuk pihak dan keperluan yang benar-benar relevan, misalnya tim khusus anti pencucian uang yang memiliki akses terbatas dan diawasi ketat, dibanding memberi akses luas kepada banyak pihak dalam institusi terkait.

Peran Kerangka Hukum dalam Menjaga Keseimbangan

Selain solusi teknis, kerangka hukum yang jelas menjadi elemen penting untuk memastikan keseimbangan ini benar-benar terjaga, meliputi:

• Definisi yang jelas soal kondisi apa saja yang membenarkan akses terhadap data transaksi individu.
• Mekanisme akuntabilitas, memastikan setiap akses terhadap data sensitif tercatat dan bisa diaudit, mencegah penyalahgunaan wewenang oleh pihak internal.
• Hak masyarakat untuk mengetahui, dalam batas tertentu, bagaimana data mereka dipakai dan dilindungi oleh sistem yang berlaku.

Belajar dari Standar Internasional

Banyak negara mengacu pada standar internasional dalam merancang kebijakan pencegahan kejahatan keuangan, yang umumnya menekankan pendekatan berbasis risiko (risk-based approach), yaitu memfokuskan pengawasan lebih ketat pada transaksi atau profil yang secara statistik lebih berisiko, dibanding menerapkan pengawasan seragam yang sama ketatnya untuk seluruh transaksi tanpa memandang tingkat risikonya. Pendekatan ini membantu menjaga efisiensi pengawasan sekaligus meminimalkan gangguan terhadap privasi transaksi masyarakat yang berisiko rendah.

Tantangan yang Tetap Perlu Dihadapi

Meski berbagai solusi ini menjanjikan, tetap ada tantangan yang perlu terus dikelola:

• Perkembangan teknologi privacy-enhancing masih terus berjalan, belum sepenuhnya matang untuk diterapkan dalam skala nasional secara luas.
• Keseimbangan yang tepat sangat kontekstual, setiap negara mungkin perlu menyesuaikan pendekatan mereka berdasarkan kondisi sosial, hukum, dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi mereka masing-masing.
• Evaluasi berkelanjutan dibutuhkan, mengingat baik ancaman kejahatan keuangan maupun teknologi privasi terus berkembang, kebijakan yang diterapkan perlu terus disesuaikan seiring waktu.

Tabel Ringkasan

Penutup

Menyeimbangkan privasi dan pencegahan kejahatan keuangan bukan persoalan yang bisa diselesaikan dengan solusi tunggal, melainkan membutuhkan kombinasi pendekatan teknis yang cerdas, kerangka hukum yang jelas, serta evaluasi berkelanjutan seiring perkembangan zaman. Dengan pendekatan yang tepat, CBDC berpotensi tetap menjadi alat yang efektif mencegah kejahatan keuangan, tanpa harus mengorbankan hak privasi masyarakat yang tidak terlibat dalam aktivitas ilegal apa pun, menciptakan sistem yang adil bagi seluruh pihak yang terlibat.