Pengantar

Beberapa negara di dunia sudah menunjukkan bagaimana rasanya hidup di ekonomi yang nyaris sepenuhnya meninggalkan uang tunai. Swedia menjadi salah satu contoh paling ekstrem, di mana transaksi tunai kini menyumbang kurang dari 15% dari seluruh transaksi, dan nilai uang tunai yang beredar hanya sekitar 1% dari PDB negara tersebut. Yuk kita bahas lebih dalam apa yang sebenarnya terjadi pada struktur ekonomi suatu negara ketika benar-benar bergerak menuju era tanpa uang tunai, dan bagaimana CBDC memengaruhi transisi ini.

Belajar dari Swedia: Cashless Society yang Digerakkan Sektor Swasta

Menariknya, transisi Swedia menuju masyarakat tanpa uang tunai sebagian besar didorong oleh sektor swasta dan kebiasaan konsumen, bukan lewat kebijakan CBDC. Faktor pendukungnya meliputi infrastruktur internet yang sangat baik, tingkat kepercayaan tinggi terhadap institusi keuangan, serta demokrasi yang stabil dalam waktu lama sehingga masyarakat tidak ragu mempercayai sistem pembayaran digital. Bahkan, lebih dari separuh cabang bank di Swedia sudah tidak lagi menangani transaksi uang tunai sama sekali.

Namun, transisi organik semacam ini juga menyisakan persoalan: kelompok tertentu seperti lansia, penyandang disabilitas, imigran, dan pedagang kecil di pedesaan justru merasa dirugikan, karena perubahan ini berjalan sangat cepat tanpa mekanisme perlindungan yang memadai bagi mereka yang belum siap.

Kenapa CBDC Bisa Menjadi Pendekatan yang Lebih Terkelola?

Berbeda dengan transisi organik seperti di Swedia, kehadiran CBDC memberi pemerintah dan bank sentral kendali lebih besar untuk mengelola transisi menuju ekonomi minim tunai secara lebih terencana. Beberapa bank sentral secara eksplisit memperkenalkan mata uang digital yang didukung pemerintah justru untuk melengkapi, bukan tergesa-gesa menggantikan uang kertas dan koin, sejalan dengan prinsip yang sudah dibahas dalam pembahasan sebelumnya soal Rupiah Digital sebagai komplemen, bukan pengganti.

Dampak Struktural Ekonomi Tanpa Uang Tunai

1. Penghematan Biaya Fiskal

Seperti sudah disinggung dalam pembahasan sebelumnya soal neraca bank sentral, pemerintah bisa menghemat anggaran besar yang biasanya dipakai untuk mencetak, mendistribusikan, dan mengamankan uang fisik, dana yang bisa dialihkan untuk kebutuhan pembangunan lain.

2. Formalisasi Ekonomi Informal

Salah satu dampak struktural paling signifikan adalah potensi menyusutnya ruang gerak ekonomi informal atau ekonomi bawah tanah, karena transaksi digital yang tercatat penuh mempersulit aktivitas ekonomi yang selama ini sengaja dijaga tetap tidak tercatat, baik untuk menghindari pajak maupun aktivitas ilegal lainnya.

3. Peningkatan Basis Pajak

Sejalan dengan formalisasi ekonomi informal, pemerintah berpotensi memperluas basis penerimaan pajak, karena transaksi yang sebelumnya tidak tercatat kini bisa terlihat dalam sistem, sesuatu yang secara khusus dirasakan sangat bermanfaat oleh negara berkembang dengan sektor informal yang besar.

4. Perubahan Perilaku Konsumsi Masyarakat

Pakar ekonomi perilaku, termasuk peraih Nobel Ekonomi Richard Thaler, menjelaskan bahwa manusia cenderung lebih berhati-hati saat memakai uang tunai dibanding pembayaran digital, karena ada “sensasi kehilangan” yang terasa langsung saat uang fisik berpindah tangan, sementara transaksi digital terasa jauh lebih abstrak. Ini berarti transisi menuju ekonomi tanpa uang tunai berpotensi memengaruhi pola konsumsi masyarakat secara agregat, termasuk potensi peningkatan belanja karena berkurangnya “hambatan psikologis” saat bertransaksi.

Pelajaran dari Negara Berkembang: India sebagai Contoh Menarik

Berbeda dengan Swedia yang merupakan negara maju dengan populasi kecil, India menunjukkan bagaimana negara berkembang dengan populasi sangat besar dan kondisi sosial ekonomi kompleks tetap bisa melakukan lompatan besar menuju ekonomi digital, terutama lewat sistem pembayaran Unified Payments Interface (UPI) yang berhasil menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Ini menjadi bukti bahwa transisi menuju ekonomi minim tunai bukan hanya monopoli negara maju, asalkan didukung infrastruktur dan strategi yang tepat.

Sektor-Sektor yang Paling Terdampak Transisi Ini

  • Sektor informal dan UMKM, yang perlu beradaptasi dari kebiasaan bertransaksi tunai menuju pencatatan digital yang lebih transparan.
  • Sektor pariwisata, terutama di destinasi yang masih mengandalkan uang tunai dari wisatawan asing, perlu menyesuaikan infrastruktur pembayaran mereka.
  • Sektor pertanian dan pasar tradisional, yang secara historis sangat bergantung pada uang tunai, membutuhkan pendekatan transisi yang lebih hati-hati, sejalan dengan pembahasan sebelumnya soal tantangan CBDC di daerah terpencil.

Risiko yang Perlu Diwaspadai dalam Transisi Struktural Ini

  • Ketimpangan transisi antarkelompok, seperti terlihat dari pengalaman Swedia, kelompok rentan berisiko tertinggal jika transisi berjalan terlalu cepat tanpa perlindungan memadai.
  • Ketergantungan penuh pada infrastruktur digital, yang berarti gangguan sistemik sekalipun bisa berdampak jauh lebih luas dibanding era ketika uang tunai masih menjadi cadangan alami, sejalan dengan pembahasan sebelumnya soal risiko gangguan sistem.
  • Potensi peningkatan konsumsi berlebihan, mengingat berkurangnya hambatan psikologis dalam berbelanja digital, yang berpotensi memengaruhi pola tabungan masyarakat secara agregat.

Tabel Ringkasan

Aspek Dampak Struktural Ekonomi Tanpa Uang Tunai
Fiskal negara Penghematan biaya cetak dan distribusi uang
Basis pajak Berpotensi meluas lewat formalisasi ekonomi informal
Perilaku konsumsi Berpotensi meningkat akibat berkurangnya hambatan psikologis
Kelompok rentan Berisiko tertinggal tanpa perlindungan memadai

Penutup

Ekonomi digital tanpa uang tunai bukan lagi sekadar wacana futuristik, melainkan kenyataan yang sudah terjadi di beberapa negara seperti Swedia, meski dengan konsekuensi struktural yang perlu dikelola hati-hati. Berbeda dengan transisi organik yang digerakkan sektor swasta, CBDC memberi pemerintah kesempatan mengelola transisi ini secara lebih terencana dan inklusif, memastikan manfaat efisiensi fiskal dan perluasan basis pajak bisa dirasakan tanpa mengorbankan kelompok masyarakat yang paling rentan tertinggal dalam proses transformasi besar ini.